PILKADA DKI: Lembaga Survei Jadi Pembunuh Kandidat

John Andhi Oktaveri/JIBI/Bisnis Indonesia 0

Faisal Basri, calon gubernur independen saat mengikuti pemungutan suara dalam Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Faisal Basri menjadi salah satu pihak yang mengaku dirugikan dengan keberadaan lembaga0lembaga survei yang dinilai terlalu sarat kepentingan politis. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri menyebut lembaga survei sebagai “pembunuh” karena telah menggiring opini publik dengan kredibilitas yang meragukan.

Menurut calon independen itu, banyak rekan-rekan dan lingkungan yang mendukung dirinya. Namun, ketika sejumlah lembaga survei merilis hasilnya, justru lingkungan yang mendukung tadi berbalik sehingga hasil survei itu sangat merugikan. “Kalau survei ke saya itu diturunin terus sampai 1 koma persen. Banyak yang support saya tapi jadinya tidak, ngapain dukung [hanya 1 persen], pembunuh ini namanya,” kata Faisal dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Kamis (19/7/2012). Bahkan Faisal tidak segan-segan menyebut sejumlah lembaga survei tersebut dibiayai oleh kandidat calon gubernur tertentu.

Faisal mengakui dirinya menggunakan survei juga. Tetapi, survei dilakukan untuk melihat kelemahan dan ekspektasi publik terhadap dirinya. Hanya saja, dia menyesalkan lembaga survei saat ini lebih banyak pesanan daripada realitas yang ada. “Tapi sekarang dibiayai kandidat, metodologi tidak jelas dan diumumkan, tidak ada pertanggungjawaban. Sekarang sesuai pesanan, baru daftar sudah 15% (popularitas). Ada yang 51%,” katanya.

Menurut dia, perilaku lembaga survei ini justru merugikan publik. Sebab, baginya, yang terjadi adalah kebohongan terhadap publik. Dan masyarakat wajib dilindungi dengan perilaku ini. “Ini keterlaluan, publik dirugikan, saya dirugikan. Lingkungan saya terpengaruh. Kita butuh perlindungan publik atas rekayasa-rekayasa lembaga survei ini,” katanya

Terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan banyak lembaga survei bermunculan menjelang pemilu kepala daerah. Kondisi itu, ujarnya, menunjukkan sektor bisnis tersebut menguntungkan. Untuk itu dia meminta semua pihak untuk mewaspadai berbagai lembaga survei karena perlu dipertanyakan integritasnya. Dia menyebutkan ada tiga kategori lembaga survei dari semua yang ada saat ini.

Kategori pertama, ujarnya, adalah lembaga survei dengan orientasi mengeruk keuntungan belaka. “Lembaga ini belum tentu melakukan survei, dan tidak melakukan survei. Kerjaannya untuk keruk uang para calon,” ujar Bima dalam diskusi Masih Patutkah Survei Politik Dipercaya?.

Bima mengaku pernah bersentuhan dengan survei amatir ketika masuk sebagai tim kampanye nasional SBY-Boediono pada 2009. Saat itu, ujarnya, banyak lembaga survei seragam memotret persepsi publik pada SBY-Boediono. Tapi, ada satu lembaga survei yang hasilnya bertolak belakang meski tidak menyebut lembaga survei itu. Dia mengaku setelah mengontak orang yang mengeluarkan survei tersebut, ternyata belakangan diketahui, memang mereka tak melakukan survei.

“Kedua adalah lembaga survei amatiran. Lembaga survei ini metodenya sangat parah sehingga hasilnya tidak akurat. Mungkin niatnya baik untuk survei. Tapi metodenya itu tadi yang acak-acakan,” ujar Bima yang pernah jadi pengamat politik dari Charta Politika tersebut.

Sedangkan kategori ketiga adalah lembaga survei tidak amatir namun tidak komersil, yaitu lembaga survei profesional. Sayangnya, survey mereka meleset dalam memotret persepsi publik dalam Pilkada DKI pada putaran pertama, ujar politisi muda tersebut.

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)


    A- A A+