advertorial

KASUS KASDA SRAGEN
Agus Gerah, Anggap Kasus Kasda Makin Sumir

SRAGEN – Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, buka suara ihwal proses pencairan kas daerah (kasda) yang menjadi jaminan utang di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir pada masa pemerintahan Untung Wiyono, Minggu (31/3/2013).

Bupati Agus mengaku gerah dengan pemberitaan di media massa ihwal kasus kasda yang kian hari kian sumir. Informasi yang disampaikan pihak-pihak tertentu kepada media massa dinilai memperkeruh suasana dan membelokkan masalah.

Bupati Agus menuturkan ada upaya rekayasa yang dirancang pihak-pihak tertentu secara sistematis untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahannya.

Menurut Bupati, salah satu cara yang dilakukan adalah membelokkan fakta ihwal pencairan kasda pada 2 Juli 2011. Bupati Agus tanpa tedeng aling-aling menyebut nama Wakil Bupati Sragen, Daryanto, sebagai salah satu orang yang berperan dalam upaya membelokkan fakta pencairan kasda.

Berulangkali Bupati Agus mengaku tak habis pikir dengan sikap pihak-pihak dari luar maupun dalam Sragen yang berusaha memperkeruh suasana Bumi Sukowati.

“Itu semua rekayasa keji. Pembelokan dan penyesatan itu dilakukan secara sistematis dan terencana menggunakan metode lempar batu sembunyi tangan. Dimulai dari penafsiran tanda tangan pada rapat tertutup tanggal 1 Juni 2011. Selain itu pembuatan nota dinas oleh Kepala DPPKAD Sragen, Sri Wahyuni, berisi kalimat-kalimat yang berupaya memelintir fakta rapat pada 15 Juni 2011. Dan terakhir soal pencairan kasda tanggal 2 Juli 2011. Pencairan dilakukan tanpa memberitahu Bupati sebgai pemilik BPR dan pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah. Semua itu bukti rekayasa keji yang amat telanjang,” kata Bupati Agus melalui pesan singkat yang diterima Solopos.com, Minggu.

Lebih lanjut Bupati Agus juga menyebut skenario lain yang dinilai memperparah keadaan sebelum pencairan. Insiden itu terjadi saat Wabup memberikan sambutan pada apel pegawai negeri sipil (PNS), 20 Juni 2011. Sambutan Wabup saat apel dinilai mengakibatkan rush di PD BPR Djoko Tingkir mencapai miliaran rupiah keesokan hari.

Aksi Wabup ikut campur ihwal pencairan kasda tak berhenti sampai disitu. Wabup memanggil Direktur PD BPR Djoko Tingkir, Surono, dan Pengawas PD BPR Djoko Tingkir, Yuseph Wahyudi, pada 2 Juli 2011. Pertemuan itu disinyalir menjadi alasan PD BPR Djoko Tingkir mencairkan kasda sejak pukul 15.00 WIB-16.00 WIB.
Bupati Agus juga menyebut semua aksi itu dilakukan sebagai upaya pihak tertentu untuk mendapatkan novum demi melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA).

“Kewajiban kami adalah melawan pembelokan. Target utama pembuat konspirasi itu menjadikan Agus Fatchur Rahman sebagai tersangka. Apabila hal itu terjadi maka akan dimanfaatkan Untung Wiyono untuk mendapatkan novum lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dan terakhir tentu saja kudeta Bupati. Kami tidak akan membiarkan rekayasa keji menyebabkan orang yang tidak bersalah menanggung akibat buruk,” imbuh Bupati Agus.

Bupati Agus juga menyatakan alasan dirinya memutuskan membeberkan persoalan itu karena pemberitaan di salah satu media online, Solopos.com, tentang dugaan ekspos Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dibocorkan oleh pihak-pihak tertentu. Bupati Agus menilai sikap itu sengaja dilakukan untuk membuat opini. Bupati Agung menyebut hal itu sebagai rekayasa keji menggunakan media massa atau trial by the pers.

Oleh karena itu, Bupati Agus meminta semua pihak berupaya melawan pembelokan tersebut. Bupati Agus juga menyatakan tidak akan ikut campur proses hukum. Namun dia juga tidak akan membiarkan orang-orang melakukan rekayasa untuk menyeret dan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah.

Sementara itu, Wabup Sragen, Daryanto, kepada Solopos.com mengatakan enggan menanggapi pernyataan dan tudingan Bupati Agus soal proses pencairan kasda.

“Saya tidak mau berkomentar terlalu banyak. Saya memilih tidak mau berpolemik di luar saja,” tutur dia, Minggu.