PUNGUTAN SEKOLAH: Jika Les Tak Masuk RAPBS, Dewan Pendidikan Minta Pungutan Dikembalikan

Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS 3

Ilustrasi (canadianbusiness.org)KLATEN — Dewan Pendidikan Klaten meminta pengembalian pungutan biaya les jika kegiatan tersebut tidak masuk dalam rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS) yang disusun di awal tahun ajaran.

Ketua Dewan Pendidikan Klaten, Syamsuddin Asyrofi, mengatakan pada prinsipnya semua pembiayaan di sekolah harus dimasukkan dalam RAPBS. Pembahasan RAPBS harus melibatkan komite sekolah sebelum disosialisasikan kepada semua orangtua siswa. “Semua penarikan biaya kepada orangtua itu harus direncanakan sejak awal. Kalau tidak direncanakan sejak awal, pasti nanti akan menimbulkan gejolak. Kalau les itu belum digelar, orangtua siswa berhak meminta pengembalian tarikan biaya jika kegiatan les itu tidak masuk dalam RAPBS,” tegas Syamsuddin kepada Solopos.com.

Syamsuddin menjelaskan sebenarnya kegiatan les bisa dibiayai dari bantuan operasional sekolah (BOS). Akan tetapi, dia mengakui besaran BOS untuk sejumlah sekolah belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional. Oleh sebab itu, sekolah berinisiatif menggali sumber dana lain melalui orangtua siswa. Kendati demikian, sumber dana dari orangtua itu harus dimasukkan dalam penyusunan RAPBS bersama komite sekolah. “Persoalannya adalah saat ini hampir setiap sekolah menggelar les. Apakah benar dana bos di semua sekolah itu belum cukup untuk membiayai operasional sekolah? Namun selama kegiatan les itu sudah disepakati orangtua sejak awal, iuran rasional, proporsional dan bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tidak akan mengundang masalah di kemudian hari,” kata Syamsuddin.

Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah Klaten, Ronny Roekmito, membenarkan jika dana BOS di sejumlah sekolah selama ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan operasional. Menurutnya, selama sudah disepakati komite sekolah dan orangtua siswa, penarikan biaya untuk kegiatan les tersebut tidak menjadi persoalan. Dia mengaku tidak mengetahui latar belakang orangtua siswa yang melaporkan adanya tarikan biaya les itu kepada Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak). “Bisa jadi karena kesepakatan itu tidak disosialisakan kepada orangtua atau sudah disosialisasikan namun orangtua tersebut tidak datang. Sebenarnya jika ada orangtua yang tidak sepakat, kebijakan itu bisa ditunda bahkan dibatalkan sekalipun,” tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sudirno, mengatakan dalam jangka dekat pihaknya akan mengklarifikasi semua sekolah yang terindikasi menarik iuran kepada orangtua siswa untuk kegiatan les. Dia tidak akan mempermasalahkan jika penarikan biaya les itu sudah melalui kesepakatan bersama komite sekolah dan disosialisasikan kepada orangtua siswa. “Kalau menurut saya, les itu kegiatan rutin setiap tahun. Mestinya kegiatan rutin itu dimasukkan dalam prioritas program yang dibiayai BOS sehingga tidak perlu memungut biaya lagi kepada orangtua siswa,” papar Sudirno.

3 Komentar untuk “PUNGUTAN SEKOLAH: Jika Les Tak Masuk RAPBS, Dewan Pendidikan Minta Pungutan Dikembalikan”

  1. sebagai guru saya sangat prihatin sehubungan pemberitaan bos. ada hal yang harus difahami bahwa pembiayaan bos tidak boleh lebih 20% untuk honorarium. biaya sejumlah itu rata-rata sudah habis untuk biaya ptt (pegawai tidak tetap). jika jam tambahan dilakukan, dari mana honorarium untuk guru pembimbing? padahal jika dipaksakan tentunya prosentase akan melebihi 20%. bagaimana dengan extrakurikuler? jika akan dilaksanakan darimana honorarium untuk pelatihnya? semoga tulisan sedikit ini dapat memberikan pencerahan. majulah pendidikan di indonesia.

  2. pak Syamsudin dan pak Rony Rukmito harusnya mencari informasi ke sekolah2 lain apabila kebanyakan sekolah bisa menyelenggarakan Les tanpa membebani pungutan kepada Orang tua siswa, maka wajib hukumnya pungutan itu di kembalikan.
    Jangan asal sudah di rencanakan dalam RAPBS kemudian di perbolehkan. sekarang pemerintah berusaha menyelenggaran program pendidikan murah. Kalau dasarnya sudah di rencanakan lalu terjadi markup maka ya harus di tindak.

  3. Semua sekolah menyelenggarakan tutor/les dan bisa di biayai BOS artinya BOS cukup asal honor untuk guru yang mengajar besarannya wajar. Pak Samsudin bisa kroscek ke sekolah2 lain.

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)


    A- A A+